Manajemen PPPK (PP 49/2018)

PP Nomor 49 Tahun 2018 - Manajemen PPPK

MANAJEMEN PPPK
PP Nomor 49 Tahun 2018

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja — Profesional, Bebas Intervensi Politik, Bersih KKN

Berlaku sejak 28 November 2018 | LN.2018/224 | Pengganti kebijakan kepegawaian kontrak

Jabatan PPPK

BAB II — Pasal 2

✔ Jabatan Fungsional (JF) — ahli & keterampilan
✔ Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) — utama & madya tertentu (Pasal 2 ayat (1))
✔ Jabatan lain non-struktural dgn fungsi manajemen (Pasal 2 ayat (2)-(3))

Rujukan: Pasal 2 ayat (1), (2), (3) & Penjelasan — JPT utama/madya tertentu ditetapkan Presiden.

Manajemen PPPK

BAB I — Pasal 3

✔ Penetapan kebutuhan
✔ Pengadaan
✔ Penilaian kinerja
✔ Penggajian & tunjangan
✔ Pengembangan kompetensi
✔ Penghargaan & Disiplin
✔ Pemutusan hubungan kerja & Perlindungan

Pasal 3 huruf a s/d i — siklus penuh ASN PPPK berbasis perjanjian kerja.

Penetapan Kebutuhan

BAB II — Pasal 4 & 5

Wajib analisis jabatan & beban kerja → kebutuhan 5 tahunan, rinci per tahun (Pasal 4 ayat (1)-(2))
Ditetapkan dgn Keputusan Menteri setelah pertimbangan Menteri Keuangan & BKN (Pasal 4 ayat (4)-(5))
Usulan JPT utama/madya tertentu disertai kompetensi & persyaratan khusus (Pasal 5)

Pasal 4 ayat (3): kebutuhan PPPK merupakan satu kesatuan dgn kebutuhan PNS.

Pengadaan PPPK

BAB III — Pasal 7 s/d 28

Tahapan: perencanaan → pengumuman (min.15 hari) → pelamaran → seleksi administrasi & kompetensi → wawancara integritas → pengumuman hasil (Pasal 7,15,19,25)
Seleksi kompetensi mencakup manajerial, teknis, sosial kultural (Pasal 21). Untuk jabatan dgn sertifikasi profesi dilakukan uji peringkat (Pasal 22)
Wawancara moralitas & integritas wajib bagi pelamar lulus seleksi (Pasal 25 ayat (2)-(3)).

Pasal 16 syarat pelamar: usia 20 thn – 1 thn sebelum batas usia jabatan, bukan anggota parpol, bebas korupsi/narkoba, sehat jasmani-rohani.

Pengangkatan & Masa Kerja

BAB III (Bagian 7) & BAB IV

Pelamar lulus ditetapkan sbg Calon PPPK → keputusan PPK → nomor induk dari BKN (Pasal 29-30)
Wajib menandatangani perjanjian kerja yang memuat tugas, target kinerja, masa perjanjian, hak/kewajiban, larangan, sanksi (Pasal 33)
Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun, dapat diperpanjang berdasarkan capaian kinerja & kebutuhan instansi (Pasal 37)
JPT utama/madya tertentu masa perpanjangan maksimal 5 tahun (Pasal 37 ayat (5))

Pasal 31: keputusan pengangkatan jadi dasar hubungan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah.

Kinerja & Kompetensi

BAB IV & BAB VI (Pasal 35-44)

Penilaian kinerja objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, transparan (Pasal 35 ayat (3)). Target kinerja sesuai perjanjian kerja.
Hasil penilaian digunakan untuk perpanjangan kontrak, tunjangan, dan pengembangan kompetensi (Pasal 35 ayat (8)).
Pengembangan kompetensi: 24 jam pelajaran per tahun, dicatat dalam sistem informasi ASN, dievaluasi (Pasal 40-42).

Pasal 35 ayat (9): PPPK yang tidak mencapai target kinerja diberhentikan dari PPPK.

Disiplin & Larangan

BAB VIII & BAB XIII (Pasal 51-52, 96)

PPK menetapkan disiplin PPPK berdasar karakteristik instansi, dengan tata cara sanksi sesuai aturan disiplin PNS (Pasal 52).
Larangan: PPK/pejabat dilarang mengangkat pegawai non-PNS/non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN (Pasal 96).
Pelanggaran disiplin berat dapat berakibat pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (Pasal 53 ayat (2) huruf b & Pasal 59).

Pasal 96 ayat (3): PPK yang melanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemutusan Hubungan Kerja

BAB IX — Pasal 53-64

Dengan hormat karena: masa kontrak berakhir, meninggal dunia, permintaan sendiri, perampingan, tidak cakap jasmani/rohani (Pasal 53 ayat(1))
Dengan hormat tdk atas permintaan sendiri: pidana penjara ≥2 thn tanpa rencana, pelanggaran disiplin berat, tdk capai target kinerja (Pasal 53 ayat(2))
Tidak dengan hormat: penyelewengan Pancasila/UUD 1945, pidana kejahatan jabatan, anggota parpol, pidana berencana (Pasal 53 ayat(3) & Pasal 61-64)

Batas usia JF: 58 thn (ahli muda/pertama), 60 thn (jft madya), 65 thn (ahli utama) — Pasal 54.

Perlindungan & Hak

BAB X, XI, V (Pasal 75-93, Pasal 38)

Perlindungan wajib: Jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, bantuan hukum (Pasal 75). Jaminan sosial nasional.
Cuti: tahunan (12 hari), sakit, melahirkan (maks 3 bulan), alasan penting, bersama (Pasal 77-91)
Gaji & tunjangan PPPK mengikuti ketentuan yang berlaku bagi PNS (Pasal 38). Selama aturan khusus belum ada, mengacu gaji PNS (Pasal 100).

Pasal 85: PPPK kecelakaan kerja berhak cuti sakit sampai akhir masa perjanjian kerja.

Pengawasan & Peralihan

BAB XII, XIV, XV (Pasal 94-102)

KASN mengawasi pelaksanaan sistem merit, norma dasar, etik (Pasal 94)
Evaluasi menteri menjadi dasar kebijakan pendayagunaan PPPK (Pasal 95)
Pegawai non-PNS yang bertugas di instansi pemerintah diberikan masa transisi 5 tahun untuk dapat diangkat menjadi PPPK (Pasal 99)
Sertifikasi JF wajib dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak PP diundangkan (Pasal 98)

Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun (Pasal 101).