Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 : Keterhubungan EDS-RKJM-RKT-RKAS

🗺

RKJM

Rencana Kerja Jangka Menengah

Pasal 4 · 4 Tahun

Arah strategis sekolah untuk 4 tahun ke depan berdasarkan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan.

dijabarkan

📋

RKT

Rencana Kerja Tahunan

Pasal 4 · Per Tahun

Penjabaran RKJM ke dalam program & kegiatan prioritas setiap tahun ajaran berjalan.

dianggarkan

💰

RKAS

Rencana Kerja & Anggaran Sekolah

Pasal 5 · Tahunan

Dokumen RKT yang dilengkapi rencana pembiayaan dan sumber anggaran secara rinci.

dievaluasi

🔍

EDS

Evaluasi Diri Sekolah

Pasal 6–7 · Berkala

Refleksi atas keterlaksanaan & dampak RKAS guna menjadi dasar penyempurnaan RKJM/RKT.

↺ Umpan Balik: EDS → Revisi RKJM / RKT

Rujukan Pasal & Ayat — Bab II Permendikbudristek 47/2023

RKJM

RKT

RKAS

EDS

Pasal 4 Ayat (1)
Bab II — Kewajiban Perencanaan

Satuan pendidikan wajib menyusun RKJM sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, program, kegiatan, dan anggaran untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
Pasal 4 Ayat (2)
Bab II — Muatan RKJM

RKJM disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan serta mengacu pada standar nasional pendidikan dan evaluasi diri sekolah.
Pasal 4 Ayat (3)
Bab II — Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Penyusunan RKJM melibatkan komite sekolah dan warga satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 4 Ayat (4)
Bab II — Pengesahan

RKJM ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mendapat persetujuan komite sekolah dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4 Ayat (5)
Bab II — Hubungan RKT dengan RKJM

RKJM dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat rencana program, kegiatan, anggaran, dan jadwal pelaksanaan untuk satu tahun ajaran.
Pasal 4 Ayat (6)
Bab II — Penyelarasan RKT

RKT disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKT tahun sebelumnya dan perkembangan kondisi nyata satuan pendidikan.
Pasal 4 Ayat (7)
Bab II — Penetapan RKT

RKT ditetapkan kepala satuan pendidikan dan disampaikan kepada dewan pendidikan serta pihak yang berwenang paling lambat awal tahun ajaran.

Pasal 5 Ayat (1)
Bab II — Definisi RKAS

Satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang merupakan dokumen RKT yang memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.
Pasal 5 Ayat (2)
Bab II — Muatan RKAS

RKAS memuat rencana penerimaan, pembelanjaan, dan sumber pendanaan dari berbagai sumber, termasuk bantuan pemerintah, masyarakat, dan sumber lain yang sah.
Pasal 5 Ayat (3)
Bab II — Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan RKAS dilakukan secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5 Ayat (4)
Bab II — Persetujuan

RKAS ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mendapat persetujuan komite sekolah dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sesuai kewenangannya.

Pasal 6 Ayat (1)
Bab II — Kewajiban EDS

Satuan pendidikan wajib melakukan evaluasi diri terhadap kinerja satuan pendidikan secara berkala untuk mengetahui pencapaian standar nasional pendidikan.
Pasal 6 Ayat (2)
Bab II — Ruang Lingkup EDS

Evaluasi diri meliputi pemenuhan standar, keterlaksanaan program, dan dampak terhadap peserta didik berdasarkan data dan informasi yang sahih.
Pasal 7 Ayat (1)
Bab II — Hasil EDS sebagai Dasar Perencanaan

Hasil evaluasi diri digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyempurnaan RKJM, RKT, dan RKAS untuk siklus berikutnya.
Pasal 7 Ayat (2)
Bab II — Pelaporan EDS

Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk akuntabilitas publik satuan pendidikan.
Pasal 7 Ayat (3)
Bab II — Transparansi dan Keterbukaan

Hasil evaluasi diri disampaikan kepada komite sekolah dan dipublikasikan sebagai wujud transparansi pengelolaan satuan pendidikan.

rakbensonregulasi