Pahami Landasan Hukum status Anda sebagai ASN (Kerangka Regulasi ASN)

Kerangka Regulasi ASN
Regulasi Kepegawaian Republik Indonesia

Kerangka Regulasi ASN

Aparatur Sipil Negara — Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Level
1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Landasan konstitusional ASN — Kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum
Pasal-Pasal Konstitusional ASN
Ps. 27 ayat (2) — Hak warga negara atas pekerjaan Ps. 28D ayat (3) — Kesempatan yang sama dalam pemerintahan Ps. 28H ayat (2) — Perlakuan khusus & keadilan sosial Ps. 34 — Tanggung jawab negara
Level
2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Payung hukum utama ASN — Mengatur seluruh aspek kepegawaian negara
Ketentuan Pokok ASN
Ps. 1 — Definisi ASN Ps. 3 — ASN sebagai profesi Ps. 5 — Nilai dasar ASN Ps. 10 — Fungsi ASN (pelaksana kebijakan, pelayanan publik, perekat bangsa) Ps. 20 — Sistem merit Ps. 24–25 — Hak dan kewajiban ASN Ps. 47–52 — Manajemen ASN
Level
3
Peraturan Pemerintah
Pelaksanaan teknis UU ASN — Mengatur manajemen PNS, PPPK, dan disiplin
PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP 17/2020 — Manajemen PNS
Ps. 1 — Definisi PNS Ps. 3 — Prinsip manajemen PNS Ps. 56–87 — Pengadaan PNS Ps. 129–140 — Penilaian kinerja Ps. 238–275 — Pengembangan karier
PP No. 49 Tahun 2018 — Manajemen PPPK
Ps. 1 — Definisi PPPK Ps. 4 — Status PPPK Ps. 29–39 — Pengadaan PPPK Ps. 52–58 — Penilaian kinerja
PP No. 94 Tahun 2021 — Disiplin PNS
Ps. 2–5 — Kewajiban & larangan Ps. 7–14 — Jenis hukuman disiplin Ps. 15–33 — Tata cara penjatuhan hukuman
Level
4
Peraturan Presiden
Kedudukan dan kewenangan lembaga pengelola ASN
Perpres No. 47 Tahun 2020 — Kementerian PANRB
Ps. 2 — Tugas kementerian Ps. 3 — Fungsi KemenPANRB
Perpres No. 38 Tahun 2020 — Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Ps. 2 — Tugas BKN Ps. 3 — Fungsi BKN
Level
5
Peraturan Menteri / Kepala Lembaga — Kebijakan ASN Nasional
Pengaturan teknis kebijakan kepegawaian nasional oleh lembaga berwenang
KemenPANRB
PermenPANRB · Variatif
Standar jabatan, formasi, dan mekanisme seleksi ASN
BKN
Peraturan BKN · Variatif
NIP, pangkat, mutasi, dan pengelolaan data ASN
LAN
Peraturan LAN · Variatif
Diklat, pengembangan kompetensi, dan pelatihan ASN
Level
6
Peraturan Menteri / Kepala Lembaga — Implementasi Teknis
Level operasional — petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan
Implementasi Teknis ASN
SOP — Standar Operasional Prosedur Juknis — Petunjuk Teknis Juklak — Petunjuk Pelaksanaan