rakbensonregulasi

Beranda
Perpres

Perpres 152/2024 tentang Kemenag

Perpres 152/2024 tentang Kemenag

KEMENTERIAN AGAMA Perpres 152/2024

Struktur, Tugas & Transformasi Berlandaskan Regulasi Baru
Berlaku sejak 5 November 2024 | Mencabut Perpres 12/2023 & Perpres 63/2011
Kedudukan & Tugas Pokok

Pasal 2 Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3 & 4 Menteri dibantu wakil menteri (jika ditunjuk Presiden) — sebagai satu kesatuan unsur pemimpin.

Pasal 5 Tugas: menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden.

Fungsi utama (Pasal 6):
• Perumusan & pelaksanaan kebijakan bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, haji/umrah, pendidikan agama & keagamaan.
• Bimbingan teknis & supervisi ke daerah.
• Koordinasi, pengawasan, pengelolaan BMN, dan dukungan substantif.
Struktur Organisasi Kementerian

Pasal 7 Susunan organisasi Kementerian terdiri dari:

  • Sekretariat Jenderal – koordinasi & dukungan adm (Pasal 8-10)
  • 5 Dirjen: Pendidikan Islam; Penyelenggaraan Haji & Umrah; Bimbingan Masyarakat Islam; Bimbingan Masyarakat Kristen; Bimbingan Masyarakat Katolik; Hindu; Buddha (Pasal 12-39)
  • Inspektorat Jenderal – pengawasan intern (Pasal 40-42)
  • Badan Moderasi Beragama & Pengembangan SDM (Pasal 44-46)
  • 3 Staf Ahli: Hubungan Kelembagaan Keagamaan; Manajemen Komunikasi & Informasi; Hukum & HAM (Pasal 48-49)
  • Pusat (disesuaikan kebutuhan) & Instansi Vertikal/UPT

Pasal 11,15,19,23,27,31,35,39 Struktur biro/direktorat/subdirektorat berbasis jabatan fungsional & fleksibilitas unit.

Staf Ahli

Pasal 48-49
• Hubungan Kelembagaan Keagamaan
• Manajemen Komunikasi & Informasi (transformasi digital)
• Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tugas: memberi rekomendasi isu strategis

Badan Moderasi Beragama & PSDA

Pasal 44 s.d 47
• Perumusan rekomendasi kebijakan moderasi beragama
• Pengembangan SDM agama & keagamaan
• Terdiri atas Sekretariat Badan & maks. 4 pusat.
Fungsi strategis : penguatan moderasi & pemantauan.

Instansi Vertikal & UPT

Pasal 58-60
• Instansi vertikal di daerah berdasarkan kebutuhan.
• Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk tugas teknis operasional.
• Ditetapkan Menteri setelah persetujuan menteri PAN-RB.

Perubahan Krusial – Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pasal 76 & 77 Pengalihan tugas, SDM, aset, dan anggaran terkait jaminan produk halal dari lingkungan Kemenag ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

  • Sumber daya manusia, aset, dokumen beralih paling lambat 1 tahun sejak Perpres berlaku.
  • Hak keuangan & fasilitas tetap dijamin sampai ditetapkan besaran baru (Pasal 78).
  • Kemenag sebelumnya berdasarkan Perpres 12/2023 memiliki BPJPH di internal, kini fungsi dialihkan ke badan independen.
⧫ Ketentuan Peralihan (Pasal 75): Pejabat yang ada tetap menjalankan tugas sampai terbentuk jabatan baru berdasarkan Perpres ini.
Jabatan & Eselon (Pasal 69-70)

Pasal 69 Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a): Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan.

Pasal 69(2) Staf Ahli = Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.b)

Pasal 69(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Ditjen = Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a)

Pasal 69(4)-(5) Kepala Bagian/Bidang/Subdit = Administrator (Eselon III.a), Kepala Subbagian = Pengawas (Eselon IV.a)

Pengangkatan & pemberhentian sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 70).

Tata Kerja & Transformasi Digital

Pasal 61 Menteri menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, manajemen risiko, dan transformasi digital nasional.

Pasal 62 & 65 Proses bisnis antar-unit berdasarkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi & kolaborasi, didukung interoperabilitas data.

Pasal 71 Pengelolaan SDM, keuangan, kearsipan berbasis elektronik (SPBE).

Pasal 66 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penataan Organisasi – Pasal 73 Perpres atas usul menteri PAN-RB untuk jabatan Eselon I, Peraturan Menteri untuk Eselon II ke bawah.
Pendanaan – Pasal 72 bersumber dari APBN.
Besaran Organisasi – Pasal 74 berdasarkan karakteristik tugas, beban kerja, mandat konstitusi & visi Presiden.
Staf Khusus di Lingkungan Kemenag (Pasal 53-57)
  • Pasal 53 Maksimal 5 orang staf khusus, diangkat Menteri setelah persetujuan Presiden melalui Mensesneg.
  • Masa bakti paling lama sama dengan masa jabatan Menteri.
  • Pasal 54 Tugas memberi saran/pertimbangan khusus (di luar bidang organisasi Kementerian).
  • Bisa dari PNS maupun non-PNS. PNS diberhentikan dari jabatan organik tanpa kehilangan status kepegawaian (Pasal 55).
  • Hak keuangan setinggi-tingginya setara Eselon I.b (Pasal 57).
Ketentuan Penutup & Pencabutan (Pasal 79-81): Peraturan pelaksanaan dari Perpres 63/2011 dan Perpres 12/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Perpres 63/2011 dan Perpres 12/2023 tentang Kemenag dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perpres 152/2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan (5 November 2024).
Rujukan lengkap: Bab I s.d XII, Pasal 1 s.d 81, terlampir dalam Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
Pasal 58-60 Instansi Vertikal & UPT
Pasal 75 Peralihan jabatan
Pasal 76-77 Pengalihan JPH ke BPJPH
Pasal 80 Pencabutan 2 Perpres sebelumnya
Summary ini bersifat instrumen untuk membaca secara seksama Perpres 152/2024 tentang Kemenag (DOWNLOAD DI SINI)
✍️ Disusun Oleh Raknumfor Trius Benson Ap ✍️